Isu guru honorer selalu kembali muncul setiap beberapa waktu. Di satu sisi, banyak sekolah mengaku kekurangan guru sehingga harus merekrut tenaga honorer. Di sisi lain, data yang beredar justru menunjukkan bahwa secara rasio, jumlah guru di Indonesia tidak selalu kekurangan. Bahkan di beberapa daerah, jumlahnya berlebih.
Lalu sebenarnya, apa yang terjadi?
Apakah negara benar-benar kekurangan guru, atau justru sistem pengelolaannya yang belum rapi?
Antara Kekurangan dan Kelebihan Guru
Jika dilihat secara nasional, rasio guru dan murid di Indonesia sebenarnya tidak selalu menunjukkan kekurangan tenaga pendidik. Di beberapa wilayah, jumlah guru justru melebihi kebutuhan. Namun di wilayah lain, terutama daerah terpencil, sekolah benar-benar kekurangan guru.
Masalahnya, kelebihan dan kekurangan itu tidak merata. Ada sekolah yang memiliki banyak guru untuk satu mata pelajaran, tetapi kekurangan guru untuk mata pelajaran lain. Ada daerah yang gurunya menumpuk, sementara daerah lain harus bertahan dengan jumlah tenaga pengajar yang sangat terbatas.
Artinya, persoalan utama bukan sekadar jumlah guru, tetapi distribusi dan tata kelola.
Lahirnya Guru Honorer sebagai Jalan Pintas
Dalam kondisi distribusi yang tidak merata, sekolah sering mengambil jalan pintas: merekrut guru honorer. Awalnya, langkah ini dilakukan karena kebutuhan mendesak. Sekolah tidak bisa menunggu proses pengangkatan guru ASN yang panjang, sementara kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan.
Namun dalam praktiknya, sistem ini tidak selalu berjalan ideal. Di banyak tempat, guru honorer tidak direkrut berdasarkan kebutuhan riil sekolah, melainkan karena faktor kedekatan, relasi, atau rekomendasi pihak tertentu. Akibatnya, jumlah guru honorer terus bertambah, tetapi tidak selalu sesuai kebutuhan.
Di sinilah persoalan mulai membesar. Anggaran sekolah terpecah, status guru tidak jelas, dan kualitas pengajaran pun tidak selalu terjamin.
Guru honorer akhirnya bukan lagi solusi sementara, tetapi menjadi bagian dari sistem yang tidak tertata.
Dilema Besar: Kemanusiaan vs Regulasi
Masalah guru honorer bukan hanya persoalan angka dan kebijakan, tetapi juga persoalan kemanusiaan.
Banyak guru honorer yang sudah mengabdikan diri bertahun-tahun. Mereka menggantungkan hidup dari profesi tersebut, meskipun dengan gaji yang jauh dari layak. Jika sistem honorer dihapus secara tiba-tiba, maka akan ada banyak orang yang kehilangan penghasilan.
Namun di sisi lain, membiarkan sistem ini terus berjalan tanpa kejelasan juga bukan solusi. Status mereka tidak pasti, penghasilan tidak terjamin, dan rekrutmen sering kali tidak terkontrol.
Inilah dilema yang dihadapi:
antara mempertahankan pekerjaan demi kemanusiaan, atau menata sistem demi kepastian hukum dan kualitas pendidikan.
Akar Persoalan yang Sebenarnya
Jika ditelusuri lebih dalam, persoalan guru honorer bukan sekadar soal ada atau tidaknya tenaga honorer. Ada beberapa akar masalah yang membuat isu ini terus berulang:
- Distribusi guru yang tidak merata.
- Rekrutmen honorer tanpa perencanaan kebutuhan yang jelas.
- Praktik nepotisme atau kedekatan dalam proses perekrutan.
- Sistem pengangkatan guru ASN yang terbatas dan lambat.
- Lemahnya pengawasan terhadap kebijakan di tingkat sekolah.
Masalah ini bersifat sistemik. Artinya, tidak bisa disalahkan hanya kepada satu pihak saja.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Dalam persoalan guru honorer, tanggung jawab terbagi pada beberapa level.
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi, perencanaan kebutuhan guru nasional, dan sistem rekrutmen ASN.
Pemerintah daerah bertugas mengatur distribusi guru serta mengawasi sekolah-sekolah di wilayahnya.
Sementara itu, sekolah bertanggung jawab dalam perekrutan honorer, penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa tenaga pengajar yang direkrut benar-benar dibutuhkan.
Artinya, persoalan ini bukan hanya kesalahan sekolah, bukan juga sepenuhnya kesalahan pemerintah. Ini adalah masalah sistem yang belum berjalan secara rapi dan terkoordinasi.
Solusi: Bukan Menghapus, Tapi Menata
Menghapus guru honorer secara total bukanlah solusi yang bijak. Namun membiarkan sistem ini berjalan tanpa kejelasan juga bukan pilihan yang tepat.
Yang dibutuhkan adalah penataan sistem secara menyeluruh.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
- Menetapkan status yang jelas bagi seluruh tenaga pengajar.
- Mempertahankan honorer dengan sistem yang lebih terstruktur.
- Merekrut guru berdasarkan kebutuhan riil, bukan relasi.
- Memperbaiki distribusi guru antar daerah.
- Memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik KKN.
- Menjadikan profesi guru sebagai profesi strategis dengan perlindungan yang jelas, seperti tenaga medis.
Dalam jangka panjang, semua tenaga pengajar seharusnya memiliki status yang jelas dan sistem karier yang terstruktur. Tidak boleh ada lagi guru yang mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian.
Pendidikan yang Kuat Butuh Sistem yang Jelas
Guru adalah pilar utama pendidikan. Jika nasib guru sendiri tidak jelas, maka sulit berharap kualitas pendidikan bisa meningkat.
Masalah guru honorer bukan sekadar persoalan pekerjaan, tetapi menyangkut masa depan pendidikan bangsa. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan kebijakan setengah-setengah, melainkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Bukan sekadar menghapus honorer, tetapi menata sistem agar guru mendapatkan kejelasan, sekolah mendapatkan tenaga yang tepat, dan negara memiliki fondasi pendidikan yang kuat.